Nama : Farah Riza Ummami
NPM : 22210611
Kelas : 2EB17
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
- Buku II
HUKUM BENDA –
1. PENGERTIAN BENDA
Prof.
Soebekti : - dalam arti sempit → dapat dilihat saja
- dalam arti luas → segala sesuatu dapat di haki
(objek hukum)
Prof.
Mariam Darus, dalam KUHPerdata ada 2 istilah:
▪ Benda (Zaak) → benda dlm arti luas (ps
499 KUHPerdata)
▪ Goed (barang)
“Zaak”
→ segala sesuatu yg “dapat” dikuasai manusia
“dapat”
→ membuka kemungkinan untuk memasukkan “sesuatu” yang sebelumnya → tidak memenuhi
kriteria sebagai objek hukum
Arti
lain dari “Zaak” dalam KUH Perdata:
A.
Perbuatan Hukum → pasal 1792
KUHPerdata
“Last Geving” (pemberian kuasa) → suatu
perjanjian yg memberikankuasa dari seseorang pada seorang lainnya, dimana si
penerima kuasa akan melakukan suatu “zaak” untuk kepentingan pemberi kuasa.
- Kepentingan → pasal 1354 KUHPerdata
Diatur
tentang seseorang yg dgn sukarela akan menyelenggarakan suatu “zaak” untuk
kepentingan seseorang lainnya baik “diminta” dan “tdk”.
C. Kenyataan
Hukum → pasal 1263 KUHPerdata
Perikatan
dgn syarat tangguh/menunda yaitu perikatan yg digantungkan pada “suatu
kejadian” yg akan datang dan belum pasti atau dari suatu “zaak” yg sudah
terjadi tetapi belum diketahui para pihak.
Terjadi
kerancuan dlm menggunakan istilah “zaak” dlm KUHPerdata karena “zaak” dapat
berarti → Benda berwujud
→
Bagian dari harta kekayaan
Dua
arti “zaak” adalah:
1. Dilapangan hukum kebendaan (zaken recht), dapat
dilakukan penyerahan, umumnya dpt menjadi objek hak milik. Misalnya kamar yang disewakan,
jika dianggap bagian dari rumah berarti bahwa bagian tersebut tidak dapat
dilakukan penyerahan, karena ditinjau dari sudut hukum benda merupakan bagian dari
eigendom (hak milik) atas rumah tersebut.
2. Ditinjau dari hukum kekayaan relative, hukum
perikatan “kamar” tersebut dijadikan objek sewa-menyewa, dengan demikian kamar
dianggap “zaak” dalam pengertian hukum perikatan.
2. MACAM-MACAM BENDA
Menurut
sistem hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam BW benda dapat di bedakan
atas :
a) benda bergerak
dan tidak bergerak
b) benda yang
musnah dan benda yang tetap ada
c) benda yang dapat
diganti dan benda yang tidak dapat diganti
d) benda yang dapat
dibagi dan tak dapat dibagi
e) benda yang
diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan
3. ASAS – ASAS UMUM HUKUM BENDA
1) asas
hukum pemaksa (dewingenrecht), bahwa orang tidak boleh mengadakan hak
kebendaan yang sudah diatur dalam UU
2) asas
dapat dipindahtangankan, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan ,
kecuali hak pakai dan mendiami
3) asas
individualitas, objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat
ditentukan secara individual, yang merupakan kesatuan
4) asas
totalitas, hak kebendaan selalu terletak diatas seluruh objeknya sebagai
satu kesatuan (psl 500, 588, 606 KUHPdt)
5) asas
tidak dapat dipisahkan, orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan
sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya
6)
asas prioritas, semua hak kebendaan
memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik (eigendom)
sekalipun luasnya berbeda-beda
7) asas
percampuran, apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul
dalam satu tangan , maka hak yang membebani itu lenyap (pasal 706, 718, 724,
736, 807 KUHPdt)
8) Pengaturan berbeda terhadap benda bergerak
dan tak bergerak, terhadap benda bergerak tak bergerak terdapat perbedaan
pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hukum penyerahan, pembebanan, bezit, dan
verjaring
9) asas publisitas, hak kebendaan atas
benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum
10) asas
mengenai sifat perjanjian, hak yang melekat atas benda itu berpindah,
apabila bendanya itu di serahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu.
4. HAK KEBENDAAN
- Pengertian → hak yg memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
- Ciri – ciri/sifat Hak Kebendaan
-
Bersifat “mutlak”, yaitu dapat
dipertahankan terhadap siapapun
-
“Zaak gevolg” (droit de suite)
mengikuti benda dimanapun berada
-
Droit de preference hak untuk
didahulukan
-
Diberi hak untuk gugat hak kebendaan
pada setiap gangguan terhadap hak kebendaan, dapat dilakukan penuntutan kembali
-
Kewenangan untuk melakukan
pemindahan hak, dapat dilakukan oleh pemegang hak kebendaan
- Hak kebendaan berbeda dengan hak perorangan
- Cara memperoleh hak kebendaan
- Pengakuan
- Penemuan
- Penyerahan
- Daluarsa
- Pewarisan
- Penciptaan
- Ikutan/turunan
e.
Dihapusnya hak kebendaan
1.
Benda lenyap/musnah
2.
Dipinahtangankan
3.
Pelepasan hak
4.
Dalursa
5.
Pencabutan hak, dengan syarat : - Berdasarkan
UU
-
Dilakukan untuk kepentingan umum
-
Ganti rugi yang layak/patut
f. Macam-macam hak kebendaan
· Menurut UUPA (tanah):
1. Hak
milik
2. Hak
guna usaha
3. Hak
guna bangunan
4. Hak
pakai
5. Hak
sewa
·
Menurut
Buku II KUHPerdata
1.
Hak
kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan (zakelijk genotsrecht), dibedakan
atas :
a. atas benda milik sendiri
b. atas benda milik orang lain
2.
Hak
kebendaan yang memberikan jaminan (zakelijk zakerheidsrecht)
5.
KUHperdata BUKU II
Pasal-pasal mengenai Hukum Benda
terdiri dari 21 bab, yakni sebagai berikut :
Bab I – Tentang barang dan
pembagiannya
Bab II – Besit dan hak-hak yang
timbul karenanya
Bab III – Hak milik
Bab IV – Hak dan kewajiban antara
para pemilik pekarangan yg bertetangga
Bab v – Kerja rodi
Bab VI – Pengabdian pekarangan
Bab VII – Hak numpang karang
Bab VIII – Hak guna usaha (erfpacht)
Bab IX – Bunga tanah dan
sepersepuluhan
Bab X – Hak hasil pakai
Bab XI – Hak pakai dan hak mendiami
Bab XII – Pewarisan karena kematian
Bab XIII – Surat wasiat
Bab XIV – Pelaksana surat wasiat dan
engelola harta peninggalan
Bab XV – Hak berpikir dan hak
istimewa untuk merinsi harta peninggalan
Bab XVI – Hak menerima dan menolak
warisan
Bab XVII – Pemisahan harta
peninggalan
Bab XVIII – Harta peninggalan yang tak
terurus
Bab XIX – Piutang dengan hak
didahulukan
Bab XX – Gadai
Bab XXI – Hipotek
Berikut adalah isi dari KUHperdata Hukum Benda bab 1:
Bab I - Tentang barang dan pembagiannya
Bagian 1
Barang
pada umumnya.
499.
Menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi
obyek dari hak milik. (KUHPerd. 503, 519, 833, 955, 1131.)
500.
Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu
pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama
melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dari
barang itu. (KUHPerd. 502, 588 dst.; Cred. verb. 4.)
501.
Buah-buah perdata hanya dipandang sebagai bagian dari suatu barang selama
buah-buah perdata itu belum dapat ditagih, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
khusus dalam perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian. (KUHPerd. 761 dst.,
960, 1251 dst., 1397; Cred. verb. 4.)
502.
Hasil alami adalah:
1.
segala sesuatu yang dihasilkan oleh tanah sendiri; 2. segala sesuatu yang
dihasilkan atau dilahirkan oleh binatang-binatang.
Hasil
kerajinan yang diambil dari tanah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari
pengolahan tanah. Buah-buah perdata adalah uang sewa dan uang iuran usaha
(pacht penningen), bunga dari sejumlah uang dan bunga-bunga yang harus dibayar.
(KUHPerd. 762.)
Bagian 2
Pembagian
barang
503.
Ada barang yang bertubuh, dan ada yang tidak bertubuh. (KUHPerd. 547, 559,
612.)
504.
Ada barang yang bergerak dan ada yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam kedua bagian berikut ini. (AB. 17; KUHPerd. 519, 545 dst.,
550, 555, 1150, 1162, 1963, 1977; Rv. 443, 493, 714, 720, 763a dst.)
505.
Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan;
yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai. (KUHPerd.
757, 822, 1384, 1427, 1742, 1754.)
Bagian 3
Barang
tak bergerak.
506.
Barang tak bergerak adalah:
1.
tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya; 2. penggilingan, kecuali
yang dibicarakan dalam pasal 510; 3. pohon dan tanaman ladang yang dengan
akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula
barang-barang tambang seperti: batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama
barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah; (KUHPerd. 500, 1140;
Rv. 509.) 4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi,
selama belum ditebang; 5. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air
dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap
dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan. (Cred. verb. 4.)
507.
Yang termasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah:
1.
pada pabrik: barang hasil pabrik (trafijk), penggilingan, penempaan besi dan
barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api,
jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik,
sekalipun barang itu tidak tertancap atau terpaku; 2. pada perumahan: cermin,
lukisan dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu
yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun
barang itu tidak terpaku; 3. dalam pertanahan: lungkang atau timbunan pupuk
yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati; sarang burung
yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam; 4.
runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila pergunakan untuk pembangunan
kembali; dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan
barang tak bergerak guna dipakai selamanya. Pemilik dianggap telah
menghubungkan barang-barang itu dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk
selamanya, bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian,
pekerjaan perkayuan atau pemasangan batu semen, atau bila barang-barang itu
tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar atau merusak barang itu atau bagian
dari barang tidak bergerak di mana barang-barang itu dilekatkan. (KUHPerd. 506,
517, 586, 780, 1164, 1567, 1921; Rv. 451-1; Cred. verb. 4.)
508.
Yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak berikut:
1.
hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak; (KUHPerd. 756 dst., 811
dst.) 2. hak pengabdian tanah; (KUHPerd. 674 dst.) 3. hak numpang karang;
(KUHPerd. 711 dst.; S. 1834-41 jo. S. 1838-46.). 4. hak guna usaha; (KUHPerd.
727 dst.; S. 1915-422 pasal 6.) 5. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun
dalam bentuk barang; (KUHPerd. 737 dst.) 6. hak sepersepuluhan; (KUHPerd. 740
dst.) 7. basar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang
berhubungan dengan itu; (S. 1829-111; S. 1854-1; S. 1854-63; S. 1855-72; S.
1869-66; S. 1878-320; RPL. 46.) 8. gugatan guna menuntut pengembalian atau
penyerahan barang tak bergerak. (KUHPerd. 1162 dst.; Mijnw. 18.)
Bagian 4
Barang
bergerak.
509.
Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau
dipindahkan. (KUHPerd. 513.)
510.
Kapal, perahu, sampan tambang, kincir dan tempat penimbunan kayu yang dipasang
di perahu atau yang terlepas dan barang semacam itu adalah barang bergerak.
(KUHPerd. 506-2; KUHD. 309.)
511.
Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:
1.
hak pakai hasil dan hak pakai barang bergerak; (KUHPerd. 756, 818 dst.) 2. hak
atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak
hidup; (KUHPerd. 1770 dst.) 3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang
dapat ditagih atau mengenai barang bergerak; 4. bukti saham atau saham dalam
persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan
perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan
itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai
barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama
persekutuan berjalan; (KUHD 40.) 5. saham dalam utang negara Indonesia, baik
yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang,
obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti
bunga yang berhubungan dengan itu; 6. sero-sero atau kupon obligasi dari
pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.
(KUHPerd. 508, 513 dst.)
512.
Bila dalam undang-undang atau dalam suatu perbuatan perdata digunakan istilah
'barang bergerak', `perkakas rumah', 'mebel' atau 'perabot rumah tangga',
'perhiasan rumah' atau 'rumah dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya',
semuanya tanpa kata-kata tambahan, perluasan atau pembatasan, maka
istilah-istilah itu harus dianggap meliputi barang-barang yang ditunjuk dalam
pasal-pasal berikut.
513.
Istilah 'barang bergerak', tanpa ada pengecualian, meliputi segala sesuatu yang
menurut ketentuan-ketentuan di atas, dianggap bersifat bergerak. (KUHPerd. 509
dst.)
514.
(s.d.u. dg. S. 1933-47 jo. S. 1938-2.) Istilah 'perkakas rumah' meliputi segala
sesuatu yang menurut ketentuan-ketentuan di atas dianggap bersifat bergerak,
kecuali uang tunai, sero, piutang dan hak-hak lain tersebut dalam pasal 511,
barang perdagangan dan bahan pokok, alat-alat yang bersangkutan dengan pabrik,
barang hasil pabrik atau hasil pertanian, bahan bangunan atau bahan yang
berasal dari pembongkaran bangunan, begitu pula kapal dan sahamnya.
515.
Istilah 'mebel' atau 'perabot rumah tangga' meliputi segala sesuatu yang
menurut pasal yang lalu termasuk dalam istilah 'perkakas rumah', kecuali kuda
dan ternak lain, kereta dan perlengkapannya, batu permata, buku dan tulisan,
gambar, pigura, lukisan, patung, penning peringatan, perkakas ilmu alam dan
ilmu pengetahuan, barang berharga dan barang pelik lainnya, pakaian pribadi,
senjata, gandum, anggur, dan barang keperluan hidup lain. (KUHPerd. 511.)
516.
Istilah 'rumah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya' meliputi semua yang
menurut pasal 513 bersifat bergerak dan ditemukan dalam rumah itu, kecuali uang
tunai, piutang dan hak-hak lain yang surat-suratnya diketemukan dalam rumah
itu. (KUHPerd. 511.)
517.
Istilah 'perhiasan rumah' meliputi segala mebel yang dipakai dan digunakan
untuk perhiasan ruangan, seperti tirai dan permadani, tempat tidur, kursi,
cermin, lonceng, meja, porselen, dan barang lain semacam itu.
Lukisan
dan patung, yang merupakan bagian dari mebel dalam suatu ruangan, termasuk juga
di dalamnya, tetapi tidak termasuk di dalamnya koleksi lukisan, gambar dan
patung yang dipasang di serambi atau ruangan khusus. Demikianlah pula barang
dari porselen; semua barang yang merupakan bagian dari perhiasan suatu ruangan,
termasuk dalam pengertian 'perhiasan rumah'. (KUHPerd. 515.)
518.
Istilah 'rumah yang bermebel' atau 'rumah beserta mebelnya' hanya meliputi
perhiasan rumah. (KUHPerd. 517.)
Bagian 5
Barang
dalam hubungan dengan pemegang besit.
519.
Ada barang yang bukan milik siapa pun; barang lainnya adalah milik negara,
milik persekutuan atau milik perorangan. (KUHPerd. 520 dst., 523 dst., 526
dst., 570, 585 dst.)
520.
Pekarangan dan barang tak bergerak lainnya yang tidak dipelihara dan tidak ada
pemiliknya, seperti halnya barang seseorang yang meninggal dunia tanpa ahli
waris atau yang warisannya ditinggalkan, adalah milik negara. (KUHPerd. 585,
621, 832, 873, 1126, 1129; Rv. 800 dst., S. 1850-3.)
521.
Demikian pula, milik negaralah jalan dan lorong yang menjadi beban
pemeliharaannya, pantai, bengawan dan sungai yang dapat dilalui dengan perahu
dan perahu tambang beserta tepinya, pulau besar dan pulau kecil, beting yang
muncul di atas bengawan dan sungai itu, demikian juga pelabuhan dan tempat
mendarat, tanpa mengurangi hak seseorang atau persekutuan yang diperoleh
berdasarkan suatu tindak perdata atau besit. (KUHPerd. 519, 522, 524, 537, 554,
591, 597, 629, 1963; S. 1854-95 jo. Inv. Sw. 6-14, S. 1870-119 jo. Inv. Sw.
6-33.)
522.
Yang dimaksud dengan 'tepi' dalam pasal yang lalu ialah sisi bengawan, telaga
atau sungai yang pada waktu biasa, bila air sedang pasang setinggi-tingginya,
terendam di bawah air, dan bukan bagian yang terkena banjir dengan meluapnya
air. (KUHPerd. 672.)
523.
Harus dianggap pula sebagai milik negara: semua tanah dan perkayuan yang
termasuk dalam bangunan benteng negara, demikianlah pula semua tanah yang di
atasnya didirikan bangunan untuk pertahanan seperti tembok, apilan, parit,
jalan tersembunyi, glacien atau tanggul, dan akhirnya tanah lapang yang di
atasnya didirikan bangunan pertahanan, garis lini, pos penjagaan, kubu
perlindungan, benteng kecil, tanggul, pintu air, kanal dan pinggirnya; semuanya
itu tidak mengurangi hak seseorang atau persekutuan berdasarkan alas-hak atau
besit. (KUHPerd. 521, 524 dst.)
524.
Dalam benteng negara, seluruh tanah yang letaknya seperti di bawah ini,
dianggap sebagai tanah militer:
1.
dalam benteng yang dilengkapi dengan jalan tersembunyi, dan tanggul terdepan,
antara kaki tembok utama dan kaki jalan tersembunyi, dan bila ini diperlengkapi
dengan parit depan, sampai dengan tepi bagian luar. Jalan kubu dari benteng itu
termasuk di dalamnya, menurut garis lurus yang ditarik dari lekum tirai yang
satu ke tirai lain; 2. dalam benteng tanpa jalan tersembunyi atau tanggul
terdepan, mulai dari bagian bawah tembok utama sampai ke seberang parit
pertahanan luar; 3. dalam benteng tanpa bangunan luar, mulai dari pangkal
sebelah dalam dari jalan korok kubu sampai ke seberang parit yang melingkar; 4.
dan akhirnya bila di belakang pangkal sebelah dalam dari jalan kubu ada parit
pembatas, tanggul dan sebagainya, maka jalur tanah itu pun serta tanam-tanaman
dan bangunan di atasnya termasuk tanah militer.
525.
Semua benteng yang tidak ditempati, seperti kubu-kubu, pos yang menonjol,
tanggul, garis dan meriam, semuanya termasuk tanah militer negara dengan tanah
di sekitarnya, yang telah dibeli oleh negara sewaktu benteng itu dibuat.
Terhadap
semua benteng yang ditempati, berlaku ketentuan pasal yang lalu. (KUHPerd. 523
dst.)
526.
Barang milik suatu persekutuan adalah barang milik bersama dari suatu
perkumpulan. (KUHPerd. 517, 1653 dst.)
527.
Barang milik perorangan adalah barang milik seseorang atau beberapa orang
secara perseorangan. (KUHPerd. 519, 570.)
528.
Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak
waris atau hak nikmat hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau
hipotek. (KUHPerd. 529 dst., 570 dst., 674 dst., 711 dst., 720 dst., 737 dst.,
756 dst., 818 dst., 874 dst., 1150 dst., 1162; Oogstv. 1; Mijnw. 18; Mijnord.; Cred.
verb. 1: RPL. 6.)
Sumber diperoleh dari:
